Aksi Ultimatum Cabut Mandat SBY-JK

Press Release Aksi

Subjek : Aksi Ultimatum Cabut Mandat SBY-JK
Untuk diterbitkan pada : Selasa, 22 Januari 2008
Informasi lebih lanjut hubungi : Budiyanto (085225502939)
–Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia –

Selama hampir 4 tahun pemerintahan SBY-JK (terhitung 20 Oktober 2004) berjalan, pemerintah terbukti gagal menjalankan fungsi fundamentalnya untuk mensejahterakan. Masalah demi masalah hadir dan semakin melengkapi penderitaan rakyat. Kegagalan tadi tidak hanya disebabkan koordinasi yang minimalis antara presiden dengan pembantunya. Tetapi lebih dikarenakan komitmen dan kemauan politik pemerintah yang tidak memihak.
Memahami kedatangan Presiden Susilo Bambang Yudoyono ke Yogyakarta memilki arti tersendiri bagi mahasiswa yang mendiami kota ini. Mahasiswa menganggap ini adalah momentum yang tepat untuk mengevaluasi kinerja pemerintah. Karena berbagai kebijakan yang sekama ini berlaku jelas-jelas melecehkan intelektual dan nalar berfikir rakyat Indonesia sebagai manusia.
Terkait dengan realitas tersebut, Aliansi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia menyatakan beberapa sikapnya
1. Menuntut pemerintah untuk segera menuntaskan proses hukum Soeharto beserta kroni-kroninya sebagai bentuk tegaknya supremasi hukum serta upaya untuk mengawal agenda pemberantasan korupsi di Indonesia

2. Menuntut realisasi anggaran bagi sektor pendidikan dan kesehatan (sesuai amanat konstitusi) sebagai komitmen pemerintah untuk menjadikan kedua sektor ini, motor penggerak kemajuan bangsa.
Khusus untuk pendidikan, realisasi anggaran 20 persen, sampai sekarang belum terlaksana, padahal ketentuan tersebut sudah jelas-jelas menjadi amanat konstitusi. Berikutnya, Rancangan Undang-Undang Badan Hukum Pendidikan yang masih jauh dari harapan semakin mengaburkan visi besar pendidikan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa.

3. Menuntut keseriusan pemerintah untuk segera memperbaiki pola penanganan bencana di tanah air.

4. Mewujudkan ketahanan pangan nasional secara berkelanjutan untuk menjamin tegaknya kedaulatan bangsa secara utuh
Instabilitas harga bahan pangan menimbulkan keresahan publik yang cukup beresiko bagi ketahanan pangan secara keseluruhan. Pemerintah sampai saat ini belum mampu menjamin regulasi bea impor dan melindungi produk lokal secara baik.

5. Menuntut pemerintah untuk segera meninjau ulang seluruh kontrak karya dengan perusahaan-perusahaan asing dan menasionalisasi aset-aset tersebut, jika terbukti merugikan rakyat Indonesia.


Lima tuntutan di atas, diharapkan dapat menjadi prioritas kerja pemerintah di tahun 2008. Dan perwujudannya, dinantikan hingga tanggal 20 Oktober 2008 bertepatan 4 tahun usia berjalannya pemerintahan. Bila tuntutan tersebut tidak terpenuhi, maka mewakili Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, sepakat untuk melakukan Hal-hal yang menjadi implikasi dari proses ini akan segera menjadi rumusan konkrit bagi seluruh mahasiswa Indonesia di bawah koordinasi BEM SI. Dan tindak lanjutnya akan segera disampaikan kepada publik sebagai komitmen gerakan mahasiswa melakukan perbaikan konstruktif bagi negeri ini.



Yogyakarta, 22 Januari 2008
Ttd.
Koordinator Pusat BEM Seluruh Indonesia
Budiyanto